Cibinong – Pemkab Bogor kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam hal tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, pada Rabu (10/6/2026). Prestasi ini menjadi sangat spesial karena diraih untuk kedua kalinya secara berturut-turut di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, yang hadir mendampingi Bupati dalam prosesi penyerahan tersebut, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran eksekutif. Menurutnya, mempertahankan opini WTP bukanlah perkara mudah dan memerlukan komitmen kedisiplinan anggaran yang tinggi.
“Ini sangat membanggakan dalam tata kelola pemerintahan. Raihan opini WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Ini baru namanya good government,” ujar Sastra Winara dalam rilis resminya, Rabu (10/6/2026).
Sastra menekankan bahwa capaian ini adalah buah dari sinergi yang harmonis antara fungsi penganggaran di DPRD dengan eksekusi program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebagai informasi bagi publik, perjalanan Kabupaten Bogor menuju predikat WTP ini melalui proses perbaikan yang signifikan. Sebelum era Bupati Rudy Susmanto, Pemkab Bogor sempat tertahan pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada periode 2021 hingga 2023.
Keberhasilan meraih WTP dua kali beruntun (TA 2024 dan TA 2025) menandai kebangkitan integritas birokrasi di Kabupaten Bogor. Hal ini membangun Trustworthiness (kepercayaan) masyarakat bahwa setiap rupiah pajak daerah dikelola secara bertanggung jawab.
“Kami berharap prestasi ini terus dipertahankan. WTP bukan sekadar label, melainkan bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta profesional,” tambah Sastra.
